Dalam hukum kebiasaan internasional, negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM (gross violation of human rights) jika negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights, negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional atau kejahatan serius yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggung jawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

 

Mekanisme penegakan hukum HAM internasional juga meletakkan individu sebagai subjek hukum, tidak hanya sebagai pemilik hak tapi juga pemikul tanggung jawab, melalui sebuah konsep yang disebut sebagai individual criminal responsibility, serta konsep command responsibility. Kedua konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Pengadilan Internasional di Nuremberg dan Tokyo yang mengadili para penjahat Perang Dunia kedua. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat dipandang sebagai pengaturan mekanisme pertanggungjawaban individual bagi pelanggaran HAM yang berat yang telah dikualifikasi sebagai kejahatan internasional yang memang kemudian akan berdampak pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.