Dalam pelaksanaan HAM diperbolehkan adanya pembatasan. Namun demikian, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu pula sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 DUHAM. Syarat-syarat pembatasan yang disebutkan itu kemudian dikenal sebagai Klausul Pembatas Hak yang juga kemudian diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.

 

Terdapat beberapa hak yang telah disepakati oleh masyarakat internasional tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang. Hak-hak itu dikenal sebagai non derogable rights dan tertuang dalam Pasal 4 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas bebas berpikir, berkeyakinan, beragama.

Dalam peraturan undang-undangan di Indonesia terdapat beberapa ketentuan  mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non- derogable rights). Hal tersebut terdapat pada Pasal 28 I ayat (1) UUD1945, Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.