Perbincangan mengenai HAM pada tataran kenegaraan dimulai pada saat pembasahan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para pendiri negara saling berbeda pendapat. Soepomo dan Soekarno menolak dicantumkannya HAM warga negara. Namun demikian, Hatta dan Yamin bersikukuh agar ada pencatuman hak dalam UUD. Perdebatan berakhir dengan diterimanya HAM untuk dicantumkan di dalam UUD secara terbatas.

 

Perdebatan mengenai HAM muncul kembali sebagai upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam UUD 1945 pada sidang Konstituante. Namun kemudian, Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Dekrit 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode reformasi muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan HAM. Begitu pula gagasan untuk mencatumkan HAM ke dalam pasal-pasal UUD. Maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM.

Pencantuman HAM di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dipertegas dengan diubahnya Undang-Undang Dasar pada Bulan Agustus Tahun 2000. Dalam Bab XA dimasukkan tentang HAM yang berisi 10 Pasal dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Indonesia kemudian juga melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.