UNGPS mempunyai tiga pilar kerangka kerja yaitu protect, respect dan remedy. Pilar pertama untuk pemerintah, kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM (the State duty to protect human rights). Pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis. Pilar kedua untuk perusahaan, bertanggung jawab untuk menghormati HAM (the Corporate responsibility to respect human rights). Ini berarti perusahaan tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi. Pilar ketiga ditujukan bagi masyarakat korban, mereka harus mendapatkan akses pemulihan (access to remedy). Korban punya kebutuhan untuk memperluas akses mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.